ALAS HAK PEMANFAATAN PULAU KHAYANGAN DI KOTA MAKASSAR OLEH PT PUTRA PUTRA NUSANTARA = RIGHTS TO UTILIZE KHAYANGAN ISLAND IN MAKASSAR CITY BY PUTRA PUTRA NUSANTARA LIMITED COMPANY


Afiah, Nadika Riski (2022) ALAS HAK PEMANFAATAN PULAU KHAYANGAN DI KOTA MAKASSAR OLEH PT PUTRA PUTRA NUSANTARA = RIGHTS TO UTILIZE KHAYANGAN ISLAND IN MAKASSAR CITY BY PUTRA PUTRA NUSANTARA LIMITED COMPANY. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011171419_skripsi_Cover1.jpg

Download (211kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011171419_skripsi_Bab 1-2.pdf

Download (923kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B011171419_skripsi_Daftar Pustaka.pdf

Download (211kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B011171419_skripsi_07-03-2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Nadika Riski Afiah (B011171419). dengan judul “Alas Hak Pemanfaatan Pulau Khayangan Di Kota Makassar Oleh PT Putra Putra Nusantara” di bawah bimbingan bapak Abrar Saleng dan bapak Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alas hak yang dimiliki oleh PT Putra Putra Nusantara dalam melakukan pemanfaatan terhadap Pulau Khayangan. Serta untuk mengetahui dan memahami implikasi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Pemanfaatan Pulau Khayangan.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi yang dipilih penulis Kantor perusahaan PT Putra Putra Nusantara dan Kantor Pemerintah Kota Makassar. Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alas Hak yang dimiliki oleh PT Putra Putra Nusantara dalam melakukan pemanfaatan terhadap Pulau Khayangan adalah belum ada, pemanfaatan yang dilakukan hanya didasarkan pada penguasaan sejak tahun 1960. Sebailknya, Pemerintah Kota Makassar juga belum memiliki alas hak yang dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim Pulau Khayangan sebagai aset Pemerintah Kota Makassar. Sehingga, tanah Pulau Khayangan merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. (2) Implikasi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan Pulau Khayangan bukanlah sebuah perbuatan yang dapat dikualifikasir sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Pasal 13 Perjanjian bahwa Pemerintah Kota Makassar dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila PT Putra Putra Nusantara tidak memenuhi kewajibanya.

Nadika Riski Afiah (B011171419). dengan judul “Alas Hak Pemanfaatan Pulau Khayangan Di Kota Makassar Oleh PT Putra Putra Nusantara” di bawah bimbingan bapak Abrar Saleng dan bapak Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alas hak yang dimiliki oleh PT Putra Putra Nusantara dalam melakukan pemanfaatan terhadap Pulau Khayangan. Serta untuk mengetahui dan memahami implikasi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar dalam Pemanfaatan Pulau Khayangan.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi yang dipilih penulis Kantor perusahaan PT Putra Putra Nusantara dan Kantor Pemerintah Kota Makassar. Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alas Hak yang dimiliki oleh PT Putra Putra Nusantara dalam melakukan pemanfaatan terhadap Pulau Khayangan adalah belum ada, pemanfaatan yang dilakukan hanya didasarkan pada penguasaan sejak tahun 1960. Sebailknya, Pemerintah Kota Makassar juga belum memiliki alas hak yang dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim Pulau Khayangan sebagai aset Pemerintah Kota Makassar. Sehingga, tanah Pulau Khayangan merupakan tanah yang dikuasai oleh negara. (2) Implikasi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan Pulau Khayangan bukanlah sebuah perbuatan yang dapat dikualifikasir sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Pasal 13 Perjanjian bahwa Pemerintah Kota Makassar dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila PT Putra Putra Nusantara tidak memenuhi kewajibanya.
Kata Kunci: Alas Hak; Pemanfaatan; Pulau Khayangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 17 Mar 2022 02:24
Last Modified: 17 Mar 2022 02:24
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/14315

Actions (login required)

View Item
View Item