KEDAULATAN POLITIK KELOMPOK MISKIN PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DI MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan, untuk; (1) menganalisis pemahaman kelompok miskin terhadap kedaulatan politiknya dari sisi persepsi dan implementasi; (2) menganalisis tipologi pertukaran sosial Kedaulatan politik Kelompok Miskin pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 di kota Makassar; (3) menganalisis dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berperan pada kelompok miskin dalam melaksanakan kedaulatan politiknya pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018 di kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri atas 7 orang dari pemilih kelompok miskin, 3 orang dari penyelenggara Pilkada, 2 orang dari tim sukses kandidat, 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang dari organisasi civil society, dan 1 orang akademisi. Keseluruhan informan, ditentukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi berpartisipasi, studi literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan untuk menverifikasi data dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang sama. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, deskriptif dan sajian matriks.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman kedaulatan politik di kalangan pemilih kelompok miskin, masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan memahami makna simbolik dari kedaulatan, yang terbatas pada suara, uang, sembako dan imbalan lainnya. Padahal esensi kedaulatan politik, tidak boleh diperjual belikan, dihadiahkan atau diserahkan. Terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh seperti pemikiran (mind), hasil interaksi (self), nilai dan norma di masyarakat dan pengalaman. Namun hasil penelitian ini, menemukan bahwa terdapat 2 faktor yang juga berpengaruh yaitu faktor pendidikan dan strata sosial ekonomi.
Rendahnya pemahaman tentang kedaulatan politik, berimplikasi terhadap model pertukaran sosial yang dilakukan pemilih kelompok miskin. Walaupun ada 3 model pertukaran yaitu intrinsik, ekstrinsik, dan bauran. Namun model instrinsik dan bauran, tidak ditemukan dan yang dominan model pertukaran ekstrinsik (materi, ekonomi). Bahkan hasil penelitian ini menemukan model pertukaran baru yaitu tipologi pertukaran “bandit”, karena tim sukses dan pemilih kelompok miskin memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Sebaliknya, kandidat menderita kerugian material dan sosial.
Walaupun dalam pemahaman pemilih kelompok miskin, perilaku, sikap dan tindakan yang dilakukan dalam Pilgub Sulsel tahun 2018 dinilai sebagai tindakan atau pilihan rasional. Namun dalam perspektif kedaulatan rakyat dan demokrasi, tindakan tersebut justru bertentangan dengan hakikat dan prinsip demokrasi dan makna kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Penelitian ini mengidentifikasi, terdapat lima aspek berpengaruh yang menyebabkan perilaku, sikap dan tindakan pemilih kelompok miskin masih tidak sesuai dengan upaya membangun demokrasi di Sulsel dan Indonesia secara umum. Pertama, aspek pendidikan dan sosialisasi. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek hukum. Keempat, aspek sosial budaya, dan. Kelima, aspek moralitas.
Dengan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk dilakukan perbaikan dari sisi mikro (individu), mezzo (kelompok sosial) dan makro (kebijakan negara).