ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR = ANALYSIS OF THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN COMPLIANCE THE RIGHTS OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE STAIRS IN MAKASSAR CITY

NISHA DWI UTAMI, Nomor Induk Mahasiswa E051181001, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Dibimbing Oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar dan Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbentuk naratif untuk memberikan penjelasan dan gambaran secara realitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dapat dikatakan pemenuhan hak bagi korban KDRT telah dijalankan tetapi masih ada hak yang belum terpenuhi. Hal ini terkait dengan hak pelayanan bimbingan rohani yang tidak tersedia hanya sebatas penguatan diri saja kepada korban. Begitu pun dalam sarana dan prasarana sudah terpenuhi tetapi hanya ada beberapa unit saja. Pelayanan yang diberikan dapat berjalan karena adanya dukungan dari jejaring yang bersinergis melakukan pendampingan. Adapun yang menjadi penghambat berasal dari diri korban yang memilih damai dalam proses pendampingan kasus dan tidak ada keterbukaan dengan pihak UPT PPA Kota Makassar.
Keywords : Peran Pemerintah, Pelayanan, Pemenuhan Hak, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga