ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN KELENGKAPAN BERKAS PADA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK

ABSTRAK
Ayu Pertiwi, Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Kelengkapan Berkas Pada Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, dibimbing oleh Farida Patittingi dan Maskun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) implementasi terhadap batalnya pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik akibat terlambatnya PPAT melengkapi berkas pendaftaran dan (2) tanggung jawab hukum PPAT terhadap batalnya pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik sebagai akibat keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisa terkait keterlambatan kelengkapan berkas pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan mewawancarai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Kantor Notaris di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa (1) Implikasi terhadap batalnya Hak Tanggungan Elektronik berakibat pada batalnya permohonan dan sistem akan secara otomatis menghapus permohonan pendaftaran, sehingga PPAT harus mengajukan ulang permohonan pendaftaran HT-el yang baru. Akibat lain yang ditimbulkan adalah terbitnya Surat Perintah Setor PNBP yang baru sehingga terjadi pembayaran yang berulang terhadap pendaftaran HT-el dan (2)Terlambatnya HT-el lahir karena batalnya permohonan akibat keterlambatan melengkapi berkas pendaftaran dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi PPAT. Meskipun pada sistem HT-el pelaksanaan sanksi administratif bagi PPAT sudah tidak diterapkan tetapi PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara gugatan perdata apabila timbul kerugian bagi para pihak karena belum lahirnya Hak Tanggungan tersebut.