ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

ANDI IRPAN BADAWI, Nomor Pokok E 051 181 321. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba” di bawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M. Si. dan Dr. A. Lukman Irwan, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Government melalui whistleblowing system (WBS) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di di Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba pada bulan November hingga Desember tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui whistleblowing system (WBS) dapat dilihat dari tiga (3) aspek, yakni dari segi support, yaitu WBS telah tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 sebagai langkah preventif dalam pengawasan pemerintahan, namun terkendala karena jumlah operator WBS hanya satu (1) orang, kemudian adanya kekosongan jabatan di beberapa unit kerja dan belum tersedianya ruangan WBS di Inspektorat Kabupaten Bulukumba serta sosialisasi WBS belum dilakukan secara masif. Dari segi capacity, yaitu sumber daya finansial berasal dari daerah yang telah tercantum dalam DPA, namun infrastruktur teknologi informasi belum mumpuni, tetapi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perihal penggunaan teknologi informasi telah dilakukan serta adanya pembagian tugas pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat yang jelas. Dari segi value, yaitu memudahkan pihak Inspektorat Daerah mengelola dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan sehingga berdampak dengan meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan yang berlangsung di Kabupaten Bulukumba.