PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di
Sulawesi Selatan, dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi
Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Adanya beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam
penyelenggaraan pendidikan ini di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan
yaitu di Kota Makassar dan kabupaten Pinrang yang kemudian menjadi
lokasi yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan oleh Dinas Pendidikan di
Sulawesi Selatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada
upaya mempelajari kehidupan sosial melalui beragam dimensi dari
tindakan dan keadaan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menangkap,
dan mengungkapkan fakta dari penelitian secara deskriptif, dengan
diawali pada analisa konteks kebijakannya hingga penerapan kebijakan
penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan, dan secara eksploratif,
hasil wawancara tersebut akan dieksplor dalam sudut pandang implentasi
kebijakan untuk mengungkap secara jelas peran pemerintah dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Berdasar pada proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil
penelitian yang dapat ditarik adalah peran pemerintah daerah dalam
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di
Sulawesi Selatan sudah cukup baik jika dilihat dari indikator pembinaan
dan pengawasan yaitu, Koordinasi lintas sektor lembaga, Fasilitasi dan
penguatan kelembagaan, Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang
pendidikan, Mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat,
Pengawasan administratif, dan Teknis edukatif. Lebih lanjut faktor-faktor
yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
sekolah menengah adalah, pembentukan cabang dinas, pendistribusian
guru, akses ke sekolah-sekolah, serta fasilitas.