Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang GoIns Apk


Izzah, Fitra Nurul (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang GoIns Apk. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011171509_skripsi_24-02-2022 cover.png

Download (153kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011171509_skripsi_24-02-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B011171509_skripsi_24-02-2022 dp.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011171509_skripsi_24-02-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang GoIns Apk dan menguraikan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna aplikasi penghasil uang GoIns Apk
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pengguna aplikasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Selain itu, juga dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.
Adapun hasil penelitian, yaitu 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi GoIns Apk belum diatur dalam per-UU-an di Indonesia karena UUPK berlaku secara terbatas kepada konsumen yang melakukan transaksi dalam wilayah Indonesia selain itu, UUPK belum mengatur hubungan konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi online. 2) Sejauh ini, belum ada otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pengguna aplikasi GoIns Apk dan aplikasi sejenisnya. Kemenkominfo tidak memiliki wewenang secara langsung dalam hal memberikan perlindungan konsumen karena kewenangannya hanya sebatas mengawasi aplikasi-aplikasi yang mengandung muatan negatif, OJK hanya memberikan perlindungan konsumen secara terbatas yakni hanya konsumen pelaku jasa keuangan yang terdaftar saja, dan BPSK juga tidak dapat memberikan perlindungan sebab kewenangan BPSK hanya diatur dalam UUPK sedangkan UUPK sifatnya terbatas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 07 Mar 2022 01:31
Last Modified: 07 Mar 2022 01:31
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13654

Actions (login required)

View Item
View Item