Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang GoIns Apk

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang GoIns Apk dan menguraikan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna aplikasi penghasil uang GoIns Apk
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pengguna aplikasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Selain itu, juga dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian.
Adapun hasil penelitian, yaitu 1) Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi GoIns Apk belum diatur dalam per-UU-an di Indonesia karena UUPK berlaku secara terbatas kepada konsumen yang melakukan transaksi dalam wilayah Indonesia selain itu, UUPK belum mengatur hubungan konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi online. 2) Sejauh ini, belum ada otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pengguna aplikasi GoIns Apk dan aplikasi sejenisnya. Kemenkominfo tidak memiliki wewenang secara langsung dalam hal memberikan perlindungan konsumen karena kewenangannya hanya sebatas mengawasi aplikasi-aplikasi yang mengandung muatan negatif, OJK hanya memberikan perlindungan konsumen secara terbatas yakni hanya konsumen pelaku jasa keuangan yang terdaftar saja, dan BPSK juga tidak dapat memberikan perlindungan sebab kewenangan BPSK hanya diatur dalam UUPK sedangkan UUPK sifatnya terbatas.