Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Kota Makassar = Analysis of the Role of Local Government in the Management of Secondary Education in Makassar City

ABSTRAK
Rahmat Ramadhan Abidin, E12116305, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Kota Makassar”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II.
Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan wajib sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menuai berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari sisi personel, pendanaan, maupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Penelitian ini muncul untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan personel, pendanaan, sarana dan prasarana khusunya di Kota Makassar dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah dalam pengelolaan pendidikan menengah di Kota Makassar.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, studi kepustakaan atau library research, serta studi dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui literatur yang relevan. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif-kualitatif.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa; 1) Setelah terjadinya peralihan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah banyak melakukan peningkatan dalam pengelolaan pendidikan menengah baik itu dalam hal personal, pendanaan, maupun sarana dan prasarana; 2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan menengah ialah masih kurangnya tenaga pendidik serta penertiban aset-aset bangunan sekolah.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Pengalihan Kewenangan, Pengelolaan Pendidikan