IMPLIKASI YURIDIS POLIGINI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi atau implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyebab terjadinya poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah karena ketidaktahuan ASN tersebut bahwa apabila akan melakukan poligini diperlukan izin dari atasan dan terlebih dahulu harus bermohon kepada pengadilan, faktor lain yang menjadi alasan poligini tanpa izin adalah keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW serta faktor ekonomi dan (2) Konsekuensi atau Implikasi hukum poligini tanpa izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.