KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP ALOKASI DANA DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal dan mengidentifikasi pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun lokasi penelitian di Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa. Sedangkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui pelaporan di bidang perencanaan prioritas pemanfaatan dana desa. (2) Pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan melalui Pelaporan Pengeloalaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga sampai kepada Menteri Dalam Negeri di tingkat pusat. Sedangkan, Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa dilakukan melalui pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.