TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN(Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil dalam kasus pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran pada perkara Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa kualifikasi 1) pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana, termuat dalam Pasal 118 ayat 2 Jo Pasal 25 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan merupakan delik aduan. 2) pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran pada Putusan Pengadilan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg sudah tepat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam Pasal 118 ayat 2 Jo Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 750.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.