TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg)


Mustakin, Mustakin (2022) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B011171061_skripsi_22-02-2022 cover1.jpg

Download (246kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B011171061_skripsi_22-02-2022 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
B011171061_skripsi_22-02-2022 DP.pdf

Download (78kB)
[thumbnail of Full text] Text (Full text)
B011171061_skripsi_22-02-2022.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak serta penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normative atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis/sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami tujuan dari penelitian ini oleh pembaca. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikategorikan sebagai delik formil, sedangkan kualifikasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada anak, hakim merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan ini sudah tepat. Akan tetapi penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa tidaklah tepat mengingat yang menjadi pelaku dalam kasus ini yaitu anak sehingga dalam mengadili dan menjatuhkan pidana hakim haruslah merujuk pada UU SPPA, dimana dalam Pasal 71 ayat (3) dijelaskan secara jelas bahwa anak tidak bisa dijatuhi hukuman pidana denda melaikan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dr. Iskandar Iskandar
Date Deposited: 25 Feb 2022 07:02
Last Modified: 25 Feb 2022 07:02
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13592

Actions (login required)

View Item
View Item