POLITIK HUKUM KEBIRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hakikat pidana kebiri di Indonesia, (2) Implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia, (3) Reformulasi pidana kebiri dalam upaya mewujudkan keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif dengan menggunakan spesifikasi dan penalaran deduktif dan induktif untuk menemukan kebenaran objektif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakikat pidana kebiri di Indonesia yaitu merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mampu memberikan efek jera dan dapat mencegah secara komprehensif akibat semakin meluasnya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dapat berdampak besar pada perkembangan psikis anak. Hal yang pantas apabila diberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya pemerintah dengan pemberian pidana kebiri karena sanksi pidana penjara yang dinilai tidak relevan dan tidak memiliki efek jera maka pidana kebiri menjadi pidana pilihan terakhir bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun setelah pidana kebiri diterapkan oleh hakim, eksekutor kesulitan dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Reaksi pro dan kontra terhadap putusan hakim juga menjadi penghambat aturan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri yang telah berkekuatan hukum tetap. Reformulasi pidana kebiri dalam upaya mewujudkan keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal terkait waktu pelaksanan eksekusi pidana kebiri yang tidak harus menunggu pidana pokok selesai dilaksanakan. Dengan demikian, argumen untuk memperkuat hukum pidana kebiri adalah wajar dalam konteks teknis hukuman yang dijatuhkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum serta disisi lain menciptakan lingkungan yang nyaman dimana anak tumbuh dan berkembang serta menjamin masa depan anak Indonesia.