Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar

MUHAMMAD ARFAN ALQADRI (B121 16 325) dengan judul “Analisis Hukum
Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar” di bawah bimbingan
(Anshori Ilyas) sebagai pembimbing I dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai
pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas
Perhubungan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal transportasi publik
Kota Makassar dan faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya. Penelitian ini berusaha untuk melindungi
serta menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna jasa transportasi
publik khususnya pada angkutan sewa khusus atau lebih dikenal dengan sebutan
taksi online.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Makassar Sulawesi
Selatan serta beberapa base camp pengemudi taksi online dengan menggunakan
teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi
pengawasan Dinas Perhubungan tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan
standar pelayanan minimal angkutan. (2) Faktor Hukum dan Faktor Penegak
Hukum menjadi faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya.
Penelitian ini menyarankan agar Dinas Perhubungan melaksanakan
pengawasan secara aktif kepada perusahaan taksi online dan segera
merumuskan Peraturan Daerah terkait mekanisme pelaksanaan pengawasan
standar pelayanan minimal transportasi publik.