TINJAUAN NORMATIF PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH GUBERNUR

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koneseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Prosedur pemberhentian Penjabat Walikota yaitu, Gubernur melakukan pemeriksaan kepada Penjabat Walikota, kemudian Gubernur melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri, apabila terbukti melakukan pelanggaran maka Gubernur mengusulkan pemberhentian Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri menetapkan SK pemberhentian Penjabat Walikota. 2) Tidak jelasnya alasan dari Gubernur dalam pengusulan pemberhentian Penjabat Walikota menimbulkan implikasi ketidak pastian hukum yang kemudian juga akan timbul kecurigaan yang bersifat politis dari masyarakat kepada Gubernur karena tidak adanya kepastian hukum dalam pemberhentian Penjabat Walikota selain itu Gubernur juga melanggar asas kecermatan yang dimana Gubernur tidak cermat menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Penjabat Walikota.