kewenangan dinas sosial terhadap pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara indonesia secara langsung di kota makassar

Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak mulai dari pengajuan permohonan pengangkatan anak, penilaian kelayakan cota, penerbitan rekomendasi pengangkatan anak, penerbitan izin pengangkatan anak, sampai pada pencatatan putusan pengadilan yang menjadi kewenangan dinas sosial Kota Makassar belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009, diantaranya dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi saat mengajukan permohonan pengangkatan anak dimana salah satu persyaratan administasi disebutkan dalam Pasal 21 (i) yakni surat izin orang tua/wali yang sah/kerabat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penentuan wali terhadap anak yang tidak memiliki orang tua kandung atau anak terlantar yakni berdasarkan surat keterangan dari kepolisian. 2. Dalam pelaksanaan pengawasan pengangkatan anak belum terlaksana sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dijelaskan dalam Pasal 15 bahwa mekanisme pegawasan pelaksanaan pengangkatan anak diawali dengan, pelaporan, pencatatan sampai pada peninjauan dan evaluasi namun, pada faktanya tidak terdapat pencatatan pada dinas terkait Salinan putusan pengadilan pelaksanaan pengangkatan anak sehinggah tidak ada dasar yang jelas bagi dinas dalam melakukan pemantauan atau evaluasi.