ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT TUNTUTAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat tuntutan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik dalam KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Agung R.I., dibacakan setelah proses pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah dalam hukum pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti. Surat tuntutan memuat tuntutan hukuman kepada Terdakwa, surat tuntutan berdasar pada surat dakwaan yang memuat uraian kejadian tindak pidana dan Pasal yang disangkakan yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan alat bukti. dan 2). Perubahan surat tuntutan tidak ditentukan dan tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana maupaun Peraturan Internal Kejaksaan Agung R.I. karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diajukan dua kali dalam persidangan, untuk itu jika ada fakta baru setelah surat tuntutan dibacakan, maka untuk mewujudkan keadilan dalam proses acara pidana terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk diputuskan. Namun perubahan surat tuntutan karena terjadinya kekeliruan/kesalahan pengetikan (clerical error) yang merupakan merupakan kesalahan administrasi (kesalahan teknis), selama salah ketik tersebut tidak mempengaruhi substansi (artinya tidak mempengaruhi hukuman) maka dapat direvisi melalui renvoi karena pada prinsipnya kesalahan administrasi (kesalahan teknis) bukan merupakan permasalahan hukum.