IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI LUWU

Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait bagaimana kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menganalisis terkait bagaimana implementasi Perma Nomor 4 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan diversi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Luwu.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan(statue approach) dan penelitian hukum empiris(social legal research)
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam pelaksanaan diversi oleh penuntut umum merupakan aturan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian suatu permasalahan guna kelancaran peradilan dalam hal ini pelaksanaan diversi, mengingat bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan diversi pasca terbentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana dalam Undang-Undang diperintahkan agar Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan diversi di buat paling lambat 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, namun dalam kenyataannya Peraturan Pemerintah yang dimaksud diundangkan diluar dari waktu yang di tetapkan tersebut, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat aturan pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum telah tepat dalam menggunakan kewenangannya melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. 2). Dalam melaksanakan diversi perkara anak Kejaksaan juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana pada ketentuan Pasal 3 membolehkan dilakukan diversi terhadap perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan penjara di atas 7 Tahun, sepanjang terdapat pasal dakwaan lainnya yang ancaman pidananya di bawah 7 Tahun.Dalam pelaksanaannya, Jaksa berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung NOMOR: PER-006/A/J.A/04/2015.