Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dilakukan melalui penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan kendala apakah yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dilakukan pada tahap persidangan dan juga pada tahap pemidanaan. Untuk tahap persidangan, perlindungan diberikan dengan mengikuti ketentuan persidangan terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang SPPA. Terkait pemidanaan, perlindungan diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan pemidanaan UU SPPA yakni paling lama ½ dari maksimun pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, selain itu terdapat pula pemidanaan berupa mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan bagi anak. Hal ini merupakan pemidanaan yang bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulanginya, karena anak haruslah dipandang sebagai individu yang belum dewasa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum (Legal Protection). Kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan adalah berkaitan dengan tidak dimungkinkannya dilakukan diversi terhadap tindak pidana persetubuhan. Karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA diatur diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.