POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji arah kebijakan pemerintah dalam produk hukum peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dalam menangani kebakaran hutan, merupakan kebijakan hukum pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan sebagai bentuk implementasi cita hukum negara yang termuat dalam grundnorm negara Indonesia, namun dalam implementasinya belum maksimal yang dipengaruhi oleh: pengelolaan hutan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi, Penanganan kebakaran hutan yang lambang, Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Perlindungan hutan agar tetap lestari dan berkelanjutan tidak menjadi agenda poltik utama, Rendahnya taraf sinkronisasi antara peraturan yang terkait dalam menangani kebakaran hutan, Lemahnya Penegakan hukum, dan Lebih mengutamakan upaya represif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Adapun upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menangani kebakaran hutan yaitu: membuat peta rawan kebakaran, sosialisasi dan memudahkan akses ke daerah yang rawan kebakaran, upaya pemadaman, upaya pasca kebakaran meliputi evaluasi, identifikiasi, rehabilitasi dan penegakan hukum, termuatnya larangan dan pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan dan meningkatkan koordinasi semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan KPK dalam menangani kebakaran hutan, penggunakaan strict liability, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran lagi, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi kredit perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.