Relasi Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabuapten Luwu = Executive and Legislative Relation in the Preparation of Regional Budget (APBD) 2020 Luwu Regency

Hajaruddin, A. Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Luwu (dibimbing Muhammad dan Ariana Yunus).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 (2) mengetahui bagimana pengaruh aktor dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menelaah perspektif partisipan didalam suatu kejadian. menfokuskan pada proses serta pola – pola makna yang ditemukan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Powercube (kubus kekuasaan) dimana kekuasaan dilihat dari (1) dimensi ruang (space) (2) dimensi bentuk (form) dan (3) dimensi level. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dengan anggota DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Forum Pemuda Pemantau Kinerja Ekeskutif Legislatif (FP2KEL), wartawan serta telaah dokumen pembahasan APBD.

Hasil penelitian menunjukan bahwa relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam ruang terbuka berupa penolakan, pergeseran anggaran yang bisa dikases oleh publik. Namun, dibaliknya ada ruang tertutup (closed space), dimana lobi dan negoisasi terjadi antar eksekutif dan legislatif untuk meloloskan anggaran. Dalam relasi kuasa tersebut eksekutif mengalami reduksi kekuasaan diinternalnya karena terjadi disharmoni (konflik laten) antara Bupati dan Wakil Bupati Luwu, sementara kekuasaan legislatif menguat pada isu - isu tertentu karena hubungan kepala daerah dengan partai pengusung saat pilkada tidak terjalin dengan baik akibatnya program strategis pemerintah tidak diakomodir kedalam dokumen APBD. Relasi kuasa tersebut merupakan kekuasaan tersembunyi (hidden Power). Pada dimensi level, Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai jadwal dan tahapan penyusunan APBD tidak memuat sanksi tegas untuk mematuhi masa tahapan, mengakibatkan waktu pembahasan APBD menjadi terbatas. Dalam pembahasan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020, pengaruh aktor tidak tergantung pada otortitas formal dan modalitas simbolik yang dimiliki, tetapi bagaimana aktor mengelola kekuasaan yang dimiliki ketika bersinggungan dengan kekuasaan lainnya.
Keywords : Kuasa, eksekutif, Legislatif, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah