SYARAT PENGGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya prinsip demokrasi dalam melakukan penggantian calon anggota legislatif terpilih serta mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan oleh partainya.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yang melihat gejala realitas sosial yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak terkait serta melakukan studi pustaka. Data yang didapatkan kemudian diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam hal penggantian calon anggota legislatif terpilih. Partai politik menganggap dirinya memiliki kewenangan mutlak, sementara berdasarkan peraturan KPU yang seharusnya memiliki kewenangan tersebut. Mengenai implikasi hukum dari calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan oleh partainya tentu saja membuat calon terpilih yang bersangkutan batal dilantik sebagai anggota legislatif dan juga menimbulkan kepastian hukum yang bias.