PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis penerapan
hukum pidana militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana desersi; 2) Untuk menganalisis kendala dalam penegakan hukum pidana miiliter terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana desersi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. dimana dalam menganalisis/ pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga
diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana
militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).
selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Peradilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Selanjutnya kendala dalam penegakan
hukum terkait tindak pidana desersi ditinjau dari 4 aspek yang saling berkaitan yaitu berkenaan dengan subtansi hukum, struktur hukum itu sendiri, sarana atau prasarana, dan masyarakat.
Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut
dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.