RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami responsivitas hukum pidana dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (four point zero), penegakan hukum pidana dalam cyber crime, tindak pidana dalam cyber crime, pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan cyber crime.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai implementasi dari hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kejahatan dalam cyber crime yaitu tindak pidana skimming. Cyber Crime memiliki maksud sebagai tindak kejahatan di bidang teknologi komputer dan jaringan internet. Sedangkan, tindak pidana skimming merupakan salah satu jenis dari kejahatan yang ada pada bidang teknologi komputer dan jaringan internet dengan memindahkan data dan informasi kartu baik debit maupun kredit dengan cara ilegal dengan menyalin data dan informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu. Dasar penegakan hukum dalam kejahatan cyber crime tentang tindak pidana skimming dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana skimming didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Transaksi Elekteronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum pidana yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana skimming pada cyber crime harus senantiasa mengutamakan kepastian hukum sebagai suatu bentuk dalam memberikan perlindungan dan keamanan dalam proses transaksi melalui internet untuk masyarakat luas.