TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu
Timur (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Kahar Lahae).
Tinjauan hukum dalam kawasan hutan lindung sangat diperlukan
mengingat pemanfaatan hutan oleh masyarakat sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Namun penggunaannya yang tidak berbasis keadilan, dapat mengurangi fungsi utama dari kawasan itu sendiri serta menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, terhadap seluruh asas-asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materiil dan bagaimana ketentuan tersebut dihadapkan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi dilapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum dari
pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar
kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika
melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan
melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini
korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang
terganggu antara satu dan lainnya. (2) Pengawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu pelaksanaannya perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dan Represif. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dilakukan dengan operasi intelijen seperti pemantauan atau patroli rutin, memberikan laporan, infomasi mengenai tindak pidana disektor kehutanan
dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan dalam kawasan hutan lindung. Kemudian pengadaan penyuluhan.