KEKUATAN PUTUSAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan LMA dalam persidangan di pengadilan negeri terhadap perkara perdata adat suku Malind di kabupaten Merauke, serta untuk mengetahui implikasi putusan pengadilan negeri Merauke terhadap nilai dan kultur hukum adat masyarakat suku Malind.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan langkah editing untuk mengoreksi kembali catatan pengumpulan data, kejelasan makna jawaban, dan kesesuaian jawaban yang satu dengan yang lainya serta relevansi jawaban. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk setiap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses peradilan adat dalam suatu meja adat suku Malind bersifat non litigasi. Sistem peradilan perdamaian tingkat pertama pada masyarakat adat, yang artinya salah satu pihak dapat melanjutkan proses hukum ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara antara kedua belah pihak apabila di antara kedua belah pihak tersebut tidak terdapat kata mufakat atau perdamaian. Hal ini dapat diartikan juga sebagai suatu upaya hukum banding secara adat, meskipun mekanisme peradilan adat belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan daerah sesuai amanat Pasal 10 Peraturan Daerah Khusus Papua nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, namun sifatnya jelas merupakan sebuah upaya hukum. Kekuatan pembuktian yang dihadirkan baik oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti maupun pengadilan adat memiliki kekuatan yang lemah. Hal tersebut ternyata menjadi salah satu kelemahan penyerapan hukum adat dalam hukum positif. Implikasi yang timbul adalah pergeseran nilai dan kultur hukum adat, namun pergeseran tersebut mengarah kepada arah yang positif yang melindungi hak asasi manusia dalam hal penerapan sanksi adat.