PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DI KABUPATEN MERAUKE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan hukum sosiolegal. Teknik pengumpulan data di dapatkan dengan wawancara, studi literature dan pengamatan. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung di lapangan yaitu melalui wawancara langsung berupa Tanya jawab, studi literature yaitu data yang di peroleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan pada pelaksanaan fungsi legislasi dari 179 kampung di kabupaten Merauke belum ada kampung yang mempunyai usulan dan rancangan peraturan kampung yang berasal dari inisiatif Bamuskam. Pada pelaksanaan anggaran Bamuskam tidak melakukan penggalian aspirasi masyarakat, Bamuskam kurang komunikatif dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Hal ini berdampak pada penetapan anggaran, sehingga penetapan anggaran tidak tepat sasaran. Pada fungsi pengawasan Bamuskam tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi serta Laporan kinerja sehingga terdapat kepala kampung yang bertindak diluar wewenangnya seperti menjual aset kampung untuk kepentingan pribadi, melakukan utang-piutang dengan menggadaikan aset kampung, melakukan perjanjian illegal dengan pengusaha dalam pembagian proyek pembangunan kampung. Maka perlu adanya optimalisasi terhadap indikator yang mempengaruhi lemahnya fungsi Bamuskam yaitu pada fungsi pengawasan dilakukan optomalisasi dari segi Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja Bamuskam. Pada fungsi legislasi optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan kinerja Bamuskam dalam melakukan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan peraturan kampung