IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI KABUPATEN ENREKANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui bagaimana Faktor Peraturan, Aparat, Kepatuhan Hukum, dan Fasilitas dapat Mewujudkan Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal.
Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada aparat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yaitu pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pegawai, dan masyarakat yang melakukan pengurusan terkhusus pelayanan pendaftaran penduduk. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Enrekang belum optimal. Masih adanya data ganda, kurangnya blanko KTP-el, dan hal terkait fasilitas seperti mesin pencetakan yang tidak beroperasi di beberapa kecamatan, serta kendala terkait koneksitas data yang berpengaruh pada perekaman data dan ketunggalan data. 2) Faktor-paktor yang menghambat terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang optimal antara lain; Peraturan, Aparat, Kepatuhan Hukum, dan Fasilitas.