Implementasi Pengawasan Terhadap Perusakan Terumbu Karang Di Wilayah Perairan Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan terhadap perusakan terumbu karang di wilayah perairan Kota Makassar dalam mencegah terjadinya pengrusakan terumbu karang dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap terumbu karang di Perairan Kota Makassar.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Makasar, yaitu pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dan POKMASWAS di Pulau Barang Caddi dan Pulau Barang Lompo. Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengawasan dilakukan oleh 2 kelompok yaitu Fungsional (Pengawasan Perikanan/PPNS) dan Non Fungsional (Masyarakat/ POKMASWAS). Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap pengrusakan terumbu karang masih belum sepenuhnya efektif, bahkan dapat dikatakan masih sangat kurang untuk direalisasikan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurang tersediangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Ini mengakibatkan semakin memburuknya kerusakan terumbu karang di Kota Makassar. Ekosistem terumbu karang sangat berpengaruh bagi biota laut dan sangat penting untuk dilestarikan bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kekayaan laut indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan dengan baik oleh pemerintah untuk Masyarakat Indonesia sesuai dengan yang dimanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.