POLITIK HUKUM DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis emipiris, lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap responden dan telaah kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan asas-asas hukum pidana, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan kemudian diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian yaitu (1) Politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika dan perumusan sanksi pidana. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan belum sinkronnya antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. yaitu faktor hukum (perumusan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika yang belum maksimal mengancam para pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika), rasio petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang tidak sebanding (faktor aparat penegak hukum), masih minimnya alat yang digunakan untuk mendeteksi pembicaraan narapidana di dalam sel tahanan (faktor sarana) dan faktor masyarakat (narapidana yang setiap tahunnya terlibat pengembangan kasus terkait dugaan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan).