KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil bea cukai dan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan asas-asas dan teori hukum untuk menjawab rumusan masalah.
Hasil penelitian yaitu (1) Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan bersifat tumpang tindih dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian RI. (2) Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa.