Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum = Implementation of Supervi-sion of Legal Aid Provision Based on Makassar City Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid

Sartika Indrawati Js (B12116505), dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”. Di bawah bimbingan Bapak Muh. Hasrul selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Zulfan Hakim selaku pembimbing II.
Penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pemberian bantuan hukum di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum.
Penelitian ini dilakukan di Bagian Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Kota Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 belum terlaksana karena belum Nota Kesepahaman atau Mou antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum ada 2 yaitu faktor pendukung dan penghambat, serta masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat miskin terkait pemberian bantuan hukum.
Keywords : Pengawasan, Pemberian Bantuan Hukum.