TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERTANAHAN DALAM PELEPASAN TANAH EX-GEMEENTE

Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Lokasi
penelitian ini adalah di Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar. Data yang
diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research).
Hasil penelitian menunjukkan (1) Tanah Ex-Gemeente yang berstatus
tanah negara merupakan aset dari Negara yang kewenangannya
didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menetapkan,
serta melepaskan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merubah
yang sebelumnya hak sewa berubah menjadi hak milik, dalam
implementasi Manual Procedural dalam Pelepasan Tanah Ex-Gemeente
membuat dalam sebuah persil tanah terdapat 2 Nama pemilik hak sewa, ini
juga diakibatkan karena kurang cermat petugas dalam menganalisa
permohonan pemegang hak. (2) Proses Pembayaran Ganti Rugi terhadap
Pelepasan Tanah Ex-Gemeente perlu diperhatikan Penggunaan Undang–
Undang Pokok Agraria bersifat Derivative, penetapan biaya ganti rugi
kepada masyarakat menggunakan metode rumus yang memperhatikan,
Nilai Dasar harga tanah sesuai dengan surat keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tk. II Ujung Pandang Nomor 2183 Tahun 1990, Nilai
Pemeter Persegi yang telah diteapkan dari tahun 1983-1989 yang menjadi
nilai dasar, Luas Tanah yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kota
Makassar, lalu dikenakan kenaikan harga pembebeasan sebesar 70%
secara kumulatif dan kenaikan 10% bagi penyewa yang tercantum dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Seluruh Hasil pembayaran ganti rugi
oleh masyarakat sepenuhnya disetorkan kepada Kas Daerah Pemerintah
Kota Makassar.