Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil = Juridical Observation of the ImpIementation of Pratama High Leader’s revocating in South SuIawesi Province Government’s scope Based on Government ReguIation Number 11 of 2017 concerning Management of CiviI Servants

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ”
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi hukum yang terjadi jika pemberhentiaan pejabat pimpinan tinggi pratama tidak sesuai dengan prosedur yang ada.
Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian. Adanya prosedur dan mekanisme pemberhentian pejabat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di maksudkan untuk memberikan batasan untuk setiap kepala daerah agar tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama. Keputusan tersebut dapat megimplikasikan ketentuan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebab melanggar salah satu aspek yaitu aspek prosedur (procedure) yang menuntut agar suatu keputusan harus dikeluarkan berdasarkan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keywords : Pemberhentian pejabat, Prosedur, Syarat sah Keputusan