FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PILKADA KOTA PAREPARE = THE FUNCTION OF BADAN PENGAWAS PEMILU CRIME OF MONEY POLITICS IN PILKADA OF PAREPARE CITY

LUQMAN MARWAN (B121 15 312) “Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare”. Dibawah bimbingan Bapak Abd Razak selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pelaksanaan fungsi Badan Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang dalam Pilkada di Kota Parepare sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peurbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Tipe penelitian adalah penelitian empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare. Teknik Pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan dengan wawancara bersama pihak-pihak terkait yaitu Muh. Zainal Asnun, S.Ip sebagai Ketua Bawaslu Kota Parepare dan Aditya Saputra Bahari, SP sebagai Anggota Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Parepare serta Penelitian Kepustakaan. Analisis data yaitu data dianalisis secara kualitatif dengan mengungkapkan dan menguraikan data melalui wawancara kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Parepare telah berjalan sesuai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan. Tercakut adanya laporan dari salah satu masyarakat dalam tindakan politik uang yang dilakukan oleh salah satu kader pengurus partai pengusung pasangan calon yang telah ditindaklanjuti sampai pada proses pengadilan. Sehingga, jika tahapan telah sampai ke Pengadilan maka itu bukan lagi menjadi ruang pengawasan bagi Bawaslu. Dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare memiliki fungsi yang diatur telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana berdasarkan fungsi tersebut Bawaslu telah melakukan upaya seperti upaya pre-emtif, upaya pencegahan dan upaya represif.
Keywords : Pengawasan, Politik Uang, Bawaslu