Implikasi Hukum Pelaksanaan Pranata Pangngiuran Terhadap Hak Pengelolaan Tongkonan Menurut Hukum Adat Toraja

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pranata pangngiuran terhadap hak pengelolaan Tongkonan menurut hukum adat Toraja serta untuk mengetahui konsistensi pelaksaan pranata pangngiuran dalam masyarakat Toraja, dan untuk mengetahui konsekuensi terhadap anggota Tongkonan dalam menerima atau menolak pelaksanaan pranata pangngiuran dalam sistem hukum waris adat Toraja.
Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalam objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dan dihimpun melalui penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pranata Pangngiuran menurut hukum adat Toraja masih eksis dilaksanakan dengan aturan dan tatacara yang masih berlaku dan disepakati bersama. (2) Pelaksanaan pranata Pangngiuran dalam masyarakat adat Toraja masih konsisten dilaksanakan meskipun telah mengalapi perubahan, tatapi tidak menghilangkan esensi pengngiuran tersebut. Perubahan terjadi karena kurang pengetahuan terhadap kewajibannya (3) Konsekuensi bagi anggota Tongkonan jika anggota Tongkonan menerima maka semua hak yang menjadi miliknya dapat ia kelola, dan jika menolak maka sawah yang menjadi tanda bahwa mereka adalah bagian dari anggota Tongkonan akan dilaksanakan penyerahan kembali, dan tidak lagi menjadi bagian dari anggota Tongkonan.