UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PENJAMINAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum jaminan dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan; dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor atas jaminan hak atas tanah yang dilakukan secara lisan.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) dan selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Status jaminan hak atas tanah yang dilakukan dengan perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang perjanjian pokoknya sah dan dapat dibuktikan bahwa benar telah terjadi perjanjian lisan tersebut. Perjanjian utang piutang dengan jaminan tetap mengikat para pihak yang membuatnya walaupun dilakukan secara lisan. Namun perjanjian jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak dibuat secara tertulis dalam akta PPAT dan tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan. (2) Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atas debitor yang telah wanprestasi adalah dengan mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 BW. Kreditor dalam perjanjian utang piutang dan jaminan yang dilakukan secara lisan terlebih dahulu harus dapat membuktikan kebenaran perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminan yang dilakukan secara lisan tersebut.