ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PROSES PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILIHAN UMUM AD HOC

Ilmanbahri Widyananda Mansyur, Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc. (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Muhammad Hasrul).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc dan menguraikan konsep yang seharusnya dalam penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian yang meneliti dan menyelesaikan isu hukum dengan menganalisis bahan hukum yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder..
Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, Pendekatan Perbandingan dan pendekatan konseptual agar dapat menyelesaikan isu hukum yang diteliti dan mengambil kesimpulan terhadap isu hukum yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu ad hoc telah dilaksanakan pada Pemilu Tahun 2019, hanya saja diniliai belum efektif pelaksanaannya karena masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya Faktor Hukumnya sendiri, faktor kelembagaan serta faktor Masyarakat; 2. Untuk konsep yang seharusnya terkait dengan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc, yakni perlunya dilakukan redesain ditinjau dari dua aspek yakni pertama, aspek kelembagaan yang terdiri atas kedudukan DKPP Kabupaten/Kota, dan komposisi keanggotaan dan mekanisme seleksi. Kemudian, kedua dari aspek kewenangan yakni kewenangan proses pemeriksaan serta tindaklanjut putusan.