Analisis Terhadap Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengalihan Status Atau Penangguhan Penahanan”.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa dalam hal diwakili pihak keluarga atau Kuasa Hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan status atau penangguhan penahanan kepada Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang patut menurut hukum dan dengan pertimbangan Penuntut Umum melalui penelitian berupa : a. Subjek (Tersangka/Terdakwa), apakah sangat berpengaruh untuk melarikan diri atau tidak dan apakah subjek tersebut akan kooperatif atau tidak; b. Karakter dan perilaku dimasyarakat, apakah subjek tersebut membahayakan masyarakat atau tidak, dan untuk lebih meyakinkan Penuntut Umum dalam memberikan pengalihan jenis tahanan atau penangguhan penahanan maka dilakukan wawancara dengan Tersangka/Terdakwa. 2). Penentuan jaminan uang terhadap pengalihan status atau penangguhan penahanan telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP, Pasal 35 dan 36 PP pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03. tahun 1983 (KUHAP) lampiran 8 huruf a-j, namun belum tegas berapa nominal uang yang harus dijaminkan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidrap enggan memberikan pengalihan status atau penangguhan penahanan dengan jaminan uang karena beresiko dan tidak jelas penyetorannya kemana dikarenakan belum ada aturan teknis yang tegas terkait jaminan uang tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
Kata Kunci: Penuntut Umum, pengalihan status atau penangguhan penahanan, jaminan uang.