Marzela, Ariska (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012191037_tesis_04-02-2022 cover.png
Download (115kB) | Preview
B012191037_tesis_04-02-2022 1-2.pdf
Download (1MB)
B012191037_tesis_04-02-2022 dp.pdf
Download (21kB)
B012191037_tesis_04-02-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan.Keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian ini, dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Kebijakan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kota Makassar belum terimplementasikan dengan baik karena belum efektif mengurangi jumlah penghuni narapidana pada Lapas. Beberapa di antara narapidana yang mendapatkan asiilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 kembali melakukan tindak pidana, dan pada akhirnya dikembalikan untuk menjalani pidana penjara sebagai residivis pada lembaga pemasyarakatan. 2) Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, yaitu hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan anggaran negara, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Di antara keenam faktor tersebut, faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang paling dominan, yang dapat dilihat pada ketidakseimbangan jumlah personil Bapas dengan jumlah narapidana yang menyebabkan pelaksanaan asimilasi menjadi kurang maksimal.
Kata Kunci :Asimilasi, Covid-19, Narapidana.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 16 Feb 2022 04:22 |
Last Modified: | 16 Feb 2022 04:22 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13338 |