PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor hukum dan faktor penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi Ombudsman selanjutnya diatur dalam Undang-undang N0. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 38 ayat 1. Rekomendasi Ombudsman merupakan produk akhir dalam hal ditemukan maladministrasi atas hasil pemeriksaan laporan masyarakat. Rekomendasi itu wajib dilaksanakan, sebagaimana Pasal 38 UU 37/2008 yang menyatakan Terlapor atau Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/informasi fakta dan peristiwa-peristiwa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan rekomendasi yaitu faktor Undang-undang, tidak adanya aturan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman menjadi kendala dalam penegakan rekomendasi Ombudsman. (2) Peran seharusnya dari terlapor dan atasan terlapor sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya terlapor dan atasan terlapor menjalankan itu. Kemudian dalam penerapannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan seberannya dari terlapor dan atasan terlapor dalam melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas penegak hukum yang menghambat terwuudnya penegakan hukum rekomendasi Ombudsman yang ideal.