TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO,123/PID.SUS/2020/PN.KTB) = JURIDICIAL REVIEW OF ONLINE MEDIA COMPANY CRIMINAL LIABILITY HATE SPEECH CRIME (CASE STUDY DECISION NUMBER 123/PID.SUS/2020/PN.KTB)

PRATIWI NUR (B011181013), “Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pidana Perusahaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan Nomor
123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb)” dibawah bimbingan Abd. Asis selaku
Pembimbing Utama dan Maskun selaku Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan media online terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pertanggungjawaban pidana perusahaan media online terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang berhak bertanggung jawab adalah pimpinan redaksi dari suatu perusahaan media karena didalam pertanggungjawaban pers dikenal waterfall system.
2.Dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media online terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb terdapat sebuah cacat procedural atau cacat formil terhadap tahap pemeriksaan terdakwa dari
tahap penyidikan hingga pemeriksaan dipengadilan. Selanjutnya pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur-unsurnya. Kemudian majelis hakim tidak mempertimbangkan keberadaan UU RI Pers 1999 dalam penyelesaian sengketa pers.
Keywords : Perusahaan Media online; Sengketa Pers; Tindak Pidana Ujaran Kebencian