PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM) = "Sentencing of Community Service as the Criminal Punishment Against Children who Commit Violence Crime (Study Case Judgement Number 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Sgm)”

ANDI INDRA KURNIAWAN (B11116634) “Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm) di bimbing oleh Haeranah selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhiyanti Mirzana selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sungguminasa dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan putusan Nomor1/Pid.Sus- Anak/2020/PN Sungguminasa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini (penelitian lapangan) dan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel- artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti (penelitian kepustakaan).
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim yang memutus anak dengan Penjatuhan Pidana dengan syarat yaitu Pidana Pelayanan Masyarakat berupa membersihkan Masjid Besar Limbung Kabupaten Gowa, dimana pasal yang didakwakan kepada anak ialah Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai peraturan teknis pelaksanaan dari pidana pelayanan masyarakat belum diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, menyulitkan di dalam hal pelaksanaan teknis pidana pelayanan masyarakat tersebut.
Keywords : Anak; Kekerasan