TINJAUAN HUKUM RUANG ANGKASA TERHADAP PENGGUNA DAN / ATAU PENYEWAAN TRANSPONDER SATELIT KOMUNIKASI UNTUK KEPENTINGAN BISNIS = Space Law Obsevartion Against Use and/or Lease Of Communication Satellite Transponders For Business Purposes

WILDAN ALIF FATHONY (B11115541), dengan judul “Tinjauan Hukum Ruang Angkasa Terhadap Penggunaan dan/atau Penyewaan Transponder Satelit Komunikasi Untuk Kepentingan Bisnis”. Dibawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan ruang angkasa dalam penggunaan dan penyewaan satelit dan transponder dalam bidang bisnis ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Metode empiris merupakan metode dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) untuk memperoleh informasi yang diperlukan lebih spesifik dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai masalah yang dibahas dan data yang diperoleh, dianalisis oleh penulis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Seluruh ketentuan dan pengaturan terkait dengan Penggunaan Satelit dan Transponder Komunikasi oleh negara yang bertindak dalam Administrasi Telekomunikasi Nasional diatur dalam ITU/ Konvensi International Telecommunication Union dan di Indonesia pengaturan akan satelit dan transponder komunikasi yang ditetapkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada ITU yang secara spesifik berada pada UU Nomor 36 Tahun 1999. (2) Mekanisme peluncuran satelit oleh pihak swasta yang digunakan di Indonesia pada Badan Aksesibilitas telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggunakan model bisnis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU serta mekanisme dan proses penggunaan dan atau penyewaan transponder satelit di Indonesia tidak bergantung lagi pada penggunaan satelit asing dan proses penggunaan/penyewaan transponder satelit dari pihak SDPPI merupakan murni pada ruang lingkup business to business.
Kata Kunci: Hukum Ruang Angkasa; Satelit Telekomunikasi; ITU (International Telecommunication Union).