TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMPEKERJAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN KLINIK KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

DHANI IHZA ERAWAN (B011171567) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Klinik Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan dan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana dan pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan.
Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-udangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau makalah, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum, yaitu data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Perbuatan tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 2) Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 451/PId.Sus/2020/PN Jkt.Utr sudah tepat, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun keyakinan hakim telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dengan pertimbangan yang sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.