Ginting, Bastanta Kurnia (2022) JUAL BELI ATAS TANAH MILIK ADAT DI KAMPUNG SKOUW MABO, KOTA JAYAPURA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/13197/1.hassmallThumbnailVersion/B022191016_tesis_02-12-20211.png%20covid.png)
![](/13197/1.haspreviewThumbnailVersion/B022191016_tesis_02-12-20211.png%20covid.png)
B022191016_tesis_02-12-20211.png covid.png
Download (164kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191016_tesis_02-12-2021.pdf 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191016_tesis_02-12-2021.pdf dp.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of full taxt]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191016_tesis_02-12-2021.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
BASTANTA KURNIA GINTING (B022191016),“Jual Beli Atas Tanah Milik
Adat di Kampung Skouw Mabo, Kota Jayapura”.Dibimbing oleh Musakkir dan Sri Susyanti Nur
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum jual-beli atas tanah milik adat di Kota Jayapura, menganalisis kedudukan serta peranankepala suku/keret dalam melakukan proses jual beli atas tanah milik adat, dan menganalisis peranan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay dalam penyelesaian sengketa atas tanah milik adat di Kota Jayapura.
Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini digunakan pendekatan struktural, stratifikasi, dan pluralisme untuk meneliti permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) status hukum jual beli tanah adat yang dilakukan di Kota Jayapura adalah sah sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Ondoafi sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahan yang menggunakan hukum adat; (2) kedudukan dan peranan kepala suku/keret dalam melakukan proses jual beli tanah adat di Kampung Skouw Mabo atas tanah miliknya, kepala suku tidak mempunyai hak sepenuhnya atau tidak dapat secara pribadi menjual tanah adat yang di milikinya. Karena untuk menjual tanah adat tersebut sesuai aturan hukum adat yang berlaku, maka proses menjual tanah adat harus memenuhi syarat dalam putusan musyawarah adat untuk mendapat persetujuan dari Ondoafi beserta garis keturunan dari kepala suku juga harus ikut mengetahuinya; dan (3) peran dari Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay secara organisasi yakni sebagai forum ketika terjadi sengketa atas tanah adat di Kota Jayapura.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | jual beli, Kota Jayapura, tanah adat. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Kamaluddin |
Date Deposited: | 10 Feb 2022 08:00 |
Last Modified: | 10 Feb 2022 08:00 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/13197 |