TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DALAM ASPEK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. JAS MULIA LUWU UTARA)

INTAN RIFANA (B021171329), dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)”. Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia jika pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Penelitian ini dilakukan di PT. Jas Mulia dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia tidak terlaksana dengan baik karena dalam pengelolaan dan penanggulangan menyebabkan pencemaran terhadap aliran sungai dan adanya polusi udara yang secara terus menerus berlangsung. Jika dilihat dari segi Undang-undang maupun Peraturan Daerah yang mengatur seharusnya limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia dapat dikelola dengan baik tetapi realitanya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman masyarakat. (ii) Penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia tidak efektif karena PT. Jas Mulia melakukan perbaikan setelah mendapat 2 (dua) kali surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi setelah perbaikan dan kembali normal PT. Jas Mulia melakukan kesalahan kembali terkait pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih sering menerima laporan dari masyarakat terkait dengan aktifitas pencemaran lingkungan sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sanksi selanjutnya berupa paksaan pemerintah artinya sanksi administrasi berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.