TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT ATAU DOKUMEN PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULBAR (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD provinsi dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon DPRD Provinsi (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Penilitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Sanksi pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP Tahun 1946 Pasal 263 – 267, UU Pendidikan Nasional pada Pasal 67 angka 1, Pasal 68 angka 1, Pasal 69 angka 1, ayat (2), dan Pasal 70. Secara khusus diatur dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam telah memenuhi unsur unsur Pasal 520 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu setiap orang, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen palsu, untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.Dalam perkara ini Jaksa menggunakan dakwaan tunggal.