STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA LEMBAGA PERBANKAN

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank; (ii) menganalisis dan menjelaskan bentuk peranan perbankan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang pada lembaga perbankan; dan (iii) menemukan konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan. Penelitian ini dilakukan di beberapa bank antara lain Bank Niaga, Bank Bank Cental Asia, Bank Mega dan Bank BNI di Kota Makassar. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana pencucian pada lembaga perbankan memberikan kewenangan terhadap PPATK dan penegak hukum melakukan penerobosan terhadap kerahasiaan bank. Bentuk kontribusi bank dalam pencegahan pencucian uang dengan mengimplementasikan pedoman
APU-PPT dan pemberukan divisi atau unit anti money laundering.konsep yang ideal yang telah diterapakn oleh regulator dalam aktifitas perbankan seperti CDD, KYC, Single Number Identification, pembuktian seperti follow the money method dan juga dalam peradilan seperti pembuktian terbalik, penyitaan seluruh aset kekayaan.
Kata Kunci :Penegakan hukum, tindak pidana, pencucian uang, perbankan, dan PPATK